NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan pada Selasa (29/4/2025) yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Dalam Negeri. Acara ini diikuti oleh para gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian PKP untuk menangani masalah perumahan dan permukiman secara terstruktur dan berbasis data. Presiden juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional, sebagaimana diatur dalam Inpres Satu Data.
Bupati Irwan menyatakan bahwa program 3 juta rumah merupakan salah satu dari Asta Cita Presiden. Oleh karena itu, penyatuan data menjadi kunci dalam pelaksanaannya. Menurut data saat ini, backlog perumahan di Indonesia mencapai 9,9 juta unit berdasarkan kepemilikan, sementara jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tercatat sebanyak 26,9 juta unit.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi data sangat diperlukan, termasuk dalam sistem antrian renovasi dan pembiayaan rumah. “Dengan sistem yang baik, penanganan perumahan akan lebih efektif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Irwan.
Selain itu, pertemuan juga membahas peningkatan kualitas sanitasi rumah, serta prioritas renovasi pada elemen atap, lantai, dinding (Aladin), dan dapur. Skema pembiayaan yang dirancang akan melibatkan APBN, APBD, CSR, Dana Desa, investasi, serta subsidi pengembang.
“Pemda harus mengkolaborasikan pembiayaan ini dengan seluruh pihak terkait agar program 3 juta rumah dapat berjalan optimal,” tutup Bupati.
